Iji.Red – Minggu 19 Juli 2026 – Pengamat kebijakan publik, Saipul Bahri, menyampaikan kritik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut penilaiannya, setelah kurang lebih dua tahun menjalankan masa jabatan, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih serius dari para wakil rakyat.
Saipul menegaskan bahwa DPR dan DPRD merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.
“DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil kepentingan kelompok tertentu. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar rapat, perdebatan, atau janji politik. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah harus dijalankan secara maksimal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Saipul Bahri.
Dalam kesempatan yang sama, Saipul Bahri menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan. Menurutnya, setiap aspirasi warga harus didengar, diperhatikan, dikawal, dan diperjuangkan hingga menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
“Anggota DPR dipilih oleh rakyat dan menerima amanah dari rakyat. Karena itu mereka harus lebih banyak turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan menghadirkan solusi nyata. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa wakil rakyat hanya duduk di ruang rapat, menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat tanpa menunjukkan kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Saipul juga menyoroti kinerja anggota DPRD. Menurutnya, setelah sekitar dua tahun menjabat, masih banyak persoalan masyarakat di bidang pelayanan publik, pendidikan, bantuan sosial, infrastruktur, hingga kesejahteraan warga yang dinilai belum mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara optimal.
“Sudah sekitar dua tahun mereka bekerja sebagai anggota DPRD, tetapi masih banyak persoalan masyarakat yang belum terselesaikan. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius dan tanggung jawab para wakil rakyat untuk diperjuangkan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Saipul Bahri berharap seluruh anggota DPR dan DPRD membuktikan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
“Kami berharap, setelah sekitar dua tahun menjabat sebagai anggota DPR maupun DPRD, seluruh janji dan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye dapat dibuktikan melalui kerja nyata. Rakyat memilih karena percaya akan adanya perubahan dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin mendengar pidato politik atau melihat kegiatan rapat dan sidang pleno, tetapi juga mengharapkan kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat untuk mendengar, menyelesaikan persoalan, dan memperjuangkan aspirasi warga secara nyata, bukan pencitraan selemonial ataupun omon – omon.
“Jangan hanya hadir dalam rapat-rapat atau sidang pleno. Wakil rakyat harus lebih sering turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Amanah yang diberikan masyarakat melalui pemilu harus dipertanggung jawabkan dengan kerja nyata, integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” tutup Saipul Bahri.
Redaksi : David E, SE.
