Surabaya Bebas Pungli Dan Mafia Tanah, HANYA SLOGAN? Polemik Jemur Sari Menuntut Evaluasi Menyeluruh!
SURABAYA – Masyarakat tentu berharap komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pelayanan bersih dan bebas mafia tanah benar-benar dirasakan hingga tingkat paling bawah.
Namun, polemik administrasi pertanahan yang dipersoalkan keluarga ahli waris di Kelurahan Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, kini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan transparansi pelayanan.
Pihak ahli waris memperlihatkan dokumen Letter C yang mereka miliki. Sementara itu, pihak kelurahan secara lisan menyebut tanah tersebut telah menjadi SHGB atas nama sebuah korporasi. Hingga saat ini, dokumen SHGB yang dimaksud belum diperlihatkan kepada ahli waris maupun media.
Dugaan Peran Ketua RT 002 Perlu Diperiksa
Informasi hasil penelusuran memunculkan dugaan bahwa Ketua RT 002 merupakan pihak yang mengawali atau mendorong proses yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Bahkan, muncul dugaan adanya pengaruh terhadap proses administrasi di lingkungan kelurahan.
Apakah benar terdapat pengaruh terhadap staf kelurahan? Apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses administrasi yang dipersoalkan?
Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi, bukan dugaan semata.
Evaluasi Jangan Hanya Berhenti di Satu Kelurahan
Pemerintah Kota Surabaya perlu memastikan pengawasan pelayanan administrasi berjalan di seluruh kelurahan.
Evaluasi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik pungutan liar, dan dugaan permainan administrasi pertanahan.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tanpa tekanan, tanpa pungutan yang tidak sah, dan tanpa perlakuan yang menguntungkan pihak tertentu.
Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Hilang
Apakah ada oknum yang tergoda uang hingga melupakan amanah dan hati nurani? Apakah ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan pemeriksaan yang transparan. Tidak boleh ada tuduhan menyeluruh terhadap seluruh aparatur, tetapi tidak boleh pula ada dugaan yang diabaikan begitu saja.
Pemerintah Diminta Menunjukkan Tindakan Nyata
Bapak Wali Kota Surabaya dan jajaran terkait diharapkan memastikan pengaduan ahli waris ditindaklanjuti.
Kelurahan Jemur Sari perlu menjelaskan riwayat administrasi yang menjadi pertanyaan, sementara BPN Kota Surabaya diharapkan menelusuri dasar penerbitan SHGB yang disebutkan.
Surabaya Bebas Pungli dan Surabaya Bebas Mafia Tanah harus dibuktikan dengan pelayanan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
#SurabayaBebasMafiaTanah
#SurabayaBebasPungli
#SurabayaBebasNarkoba
#WaliKotaEriCahyadi
#JemurSariBersuara
#KetuaRT002Disorot
#UsutDugaanPenyimpangan
#SelamatkanHakAhliWaris
#TransparansiPertanahan
#KawalHakRakyat
#BPNSurabaya
#PemkotSurabaya
#LawanMafiaTanah