Redaksi.co MAMUJU : Insiden ricuh yang mewarnai aksi demonstrasi Aliansi Cipayung Plus di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat memantik gelombang kecaman. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa menuding adanya tindakan represif dari oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan seorang kader HMI mengalami luka serius hingga harus mendapatkan perawatan medis.
Korban diketahui bernama Aco Riswan, kader HMI Badko Sulawesi Barat, yang mengalami pendarahan di bagian hidung saat aksi berlangsung, Selasa (23/6). Peristiwa tersebut sontak memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menyebut insiden itu sebagai alarm bahaya bagi demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menilai tindakan kekerasan terhadap demonstran tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
“Kami mengutuk keras dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat. Mahasiswa datang membawa aspirasi rakyat, bukan ancaman. Ketika suara rakyat dibalas dengan kekerasan hingga darah mengalir, maka yang terluka bukan hanya seorang mahasiswa, tetapi demokrasi itu sendiri,” tegas Arifin dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu (24/6).
Menurut Arifin, bentrokan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap DPRD Sulbar yang dinilai tidak responsif terhadap massa aksi. Ia menilai para wakil rakyat gagal menunjukkan komitmen dialog dengan membiarkan mahasiswa menunggu tanpa kepastian.
“Kericuhan ini tidak akan terjadi jika DPRD Sulbar bersedia menemui massa aksi sejak awal. Ketidakpedulian dan sikap acuh terhadap tuntutan mahasiswa justru memperkeruh situasi hingga berujung benturan,” ujarnya.
HMI Cabang Mamasa menegaskan tidak akan tinggal diam atas peristiwa yang mereka sebut sebagai insiden berdarah tersebut. Organisasi mahasiswa itu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak Kapolda Sulbar dan Kapolresta Mamuju mengusut tuntas dugaan pemukulan terhadap demonstran, mengungkap identitas pelaku, serta memberikan sanksi tegas baik secara etik maupun hukum.
Kedua, meminta Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan aksi unjuk rasa di Sulawesi Barat agar pendekatan kekerasan tidak lagi menjadi wajah penegakan keamanan dalam ruang demokrasi.
Ketiga, mendesak pimpinan DPRD Sulbar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas sikap yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Arifin menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap bertanggung jawab.
“Darah kader kami yang tumpah tidak boleh menjadi catatan yang dilupakan begitu saja. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Perjuangan untuk mengawal 18 tuntutan rakyat yang dibawa Aliansi Cipayung Plus tidak akan surut hanya karena intimidasi atau kekerasan,” pungkasnya.
Peristiwa ini kembali menyoroti relasi antara aparat keamanan, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat sipil dalam ruang demokrasi. Desakan agar dilakukan investigasi transparan terhadap insiden tersebut terus menguat dari berbagai elemen mahasiswa di Sulawesi Barat. (ZUL)
