JAKARTA, Iji.red – Transformasi besar layanan pertanahan nasional resmi memasuki babak baru, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjuk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu lokasi pilot project nasional penerapan sistem layanan pertanahan modern berbasis digital.
Penetapan tersebut bukan sekadar program uji coba, melainkan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi di sektor agraria melalui digitalisasi layanan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, Model pelayanan baru ini diharapkan mampu menghadirkan proses pengurusan sertipikat tanah yang lebih cepat, transparan, efisien, serta memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengembangan Layanan Pertanahan, Hiskia Simarmata, yang mendorong percepatan transformasi digital sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN.
Melalui sistem layanan modern tersebut, berbagai proses administrasi pertanahan akan dilakukan secara terintegrasi dengan dukungan teknologi digital, Seluruh tahapan pelayanan dirancang agar lebih sederhana, mudah dipantau, dan mampu mengurangi potensi hambatan administratif yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.
Pemilihan Jakarta Barat sebagai lokasi percontohan dilakukan setelah dinilai memiliki kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta komitmen organisasi dalam mengimplementasikan perubahan sistem pelayanan,Pengalaman dari pelaksanaan proyek ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus model nasional sebelum diterapkan secara bertahap di kantor-kantor pertanahan di berbagai daerah.
Digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi ATR/BPN dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi informasi,Selain meningkatkan kualitas pelayanan, sistem baru ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, mempersempit ruang terjadinya praktik yang tidak transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
Bagi masyarakat, implementasi layanan digital membawa harapan baru, Pengurusan sertipikat tanah diproyeksikan menjadi lebih praktis karena prosedur lebih jelas, waktu layanan lebih terukur, dan proses administrasi semakin efisien, Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah pun diharapkan semakin kuat seiring meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan.
Keberhasilan pilot project di Jakarta Barat akan menjadi tolok ukur penting bagi percepatan modernisasi layanan pertanahan di Indonesia, Jika berjalan sesuai target, sistem ini berpotensi menjadi standar baru pelayanan ATR/BPN secara nasional dalam mendukung kemudahan investasi, memperkuat kepastian hukum, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berintegritas di era digital.
