Iji.red | Rote Ndao – Penggunaan data desil sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan beasiswa di Kabupaten Rote Ndao menuai kritik dari kalangan legislatif. Dalam rapat gabungan komisi DPRD Rote Ndao, Sabtu (4/7/2026), dua anggota dewan mendesak pemerintah daerah menunda penerapan data tersebut karena dinilai masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Anggota DPRD Rote Ndao, Fecky Boelan dari Fraksi Hanura, menilai data desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, sejumlah keluarga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan justru tidak masuk sebagai penerima berbagai program bantuan, termasuk beasiswa pendidikan.
Menurut Fecky, persoalan tersebut telah berdampak langsung terhadap mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang gagal memperoleh beasiswa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao karena dalam data desil keluarganya dikategorikan mampu.
“Banyak anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan beasiswa karena dalam data desil mereka dianggap mampu. Padahal kondisi ekonomi mereka jauh dari kata sejahtera,” kata Fecky dalam rapat.
Fecky juga mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah setelah muncul wacana pemberian beasiswa pendidikan jenjang S2 dan S3 bagi sekitar 50 aparatur sipil negara (ASN).
Menurut dia, pemerintah seharusnya memastikan terlebih dahulu mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan sebelum mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pendidikan ASN.
“Kalau ASN akan diberi beasiswa S2 dan S3, ASN itu masuk desil berapa sehingga bisa memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah?” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Helmi Tolla dari Fraksi Gabungan Ita Esa meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap validitas data desil sebelum terus digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Ia menilai berbagai keluhan masyarakat menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu, pembaruan data dinilai penting agar bantuan sosial maupun beasiswa benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Data desil selama ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta sejumlah program beasiswa. Sistem tersebut disusun untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Namun, DPRD Rote Ndao menilai akurasi data masih perlu dibenahi agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap bantuan sosial maupun pendidikan.
Melalui rapat gabungan komisi itu, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menunda pemberlakuan data desil sebagai dasar penyaluran bantuan hingga dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan serta memenuhi rasa keadilan. “Exbert”
