Kompas.sbs – Tangerang Minggu 19 Juli 2026 – Pengamat kebijakan publik Saipul Bahri melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut penilaiannya, setelah kurang lebih dua tahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, masih banyak persoalan masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian secara optimal.
Saipul menegaskan bahwa kursi legislatif bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah rakyat yang harus dibayar dengan kerja nyata.
“DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi agenda rapat atau tampil saat acara seremonial. Rakyat tidak membutuhkan retorika politik yang berulang-ulang, melainkan bukti kerja yang dapat dirasakan secara langsung,” tegas Saipul Bahri.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti pendidikan, bantuan sosial, pelayanan publik, lapangan kerja, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius dari para wakil rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Saipul Bahri menegaskan bahwa DPR dan DPRD seharusnya menjadi tempat rakyat mengadu, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Jangan sampai wakil rakyat hanya terlihat saat kampanye, tetapi sulit ditemui ketika rakyat membutuhkan. Amanah rakyat tidak berhenti setelah pelantikan. Justru di situlah tanggung jawab sesungguhnya dimulai,” ujarnya.
Saipul juga mengkritik budaya politik yang menurutnya hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan suara pada saat pemilu.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban politik atau sekadar lumbung suara. Ketika membutuhkan dukungan, masyarakat dicari hingga ke pelosok negeri pemukiman warga. Namun setelah terpilih,anda duduk manis di kursi DPR, inggat jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan. Kepercayaan publik harus dijaga dengan kehadiran, keberpihakan, dan kerja nyata DPR bukan pencitraan selemonial omon omon,” katanya.
Saipul berharap seluruh anggota DPR dan DPRD mengevaluasi kinerja mereka serta membuktikan janji-janji politik masa – masa kampanye yang pernah sempat disampaikan kepada masyarakat.
“Jika selama dua tahun rakyat belum merasakan hasil kerja yang dijanjikan, sudah saatnya dilakukan introspeksi diri , dari suara rakyat anda di pilih dan dari rakyat anda keritik . Jabatan wakil rakyat bukan simbol kehormatan semata, melainkan amanah dan tanggung jawab penuh yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan kepada hukum. Keberhasilan seorang wakil rakyat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya rapat, pleno, atau pencitraan politik memperkaya diri sendiri,” tutup Saipul Bahri.
Redaksi David E,S.E.
