IJI.red,BREBES | — Amarah warga Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, meledak! Puluhan warga menggelar audiensi di Balai Desa Dukuhturi, Selasa (1/9/2026), dengan satu tuntutan utama: Kepala Desa Achmad Effendi harus mundur!
Tragedi robohnya Gedung Hogwan pada Minggu (30/8/2026) yang merenggut nyawa dua anak dan satu lansia bukan sekadar musibah — ini bukti nyata kelalaian, ketidakpedulian, dan penyalahgunaan aset desa oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa.
Mobil Siaga Desa: Untuk Siapa Sebenarnya?
Sorotan paling tajam jatuh pada Mobil Siaga Desa — kendaraan yang seharusnya siap siaga 24 jam untuk membantu warga dalam keadaan darurat, mengantar sakit, membawa korban musibah. Nyatanya? Terparkir di rumah Kepala Desa!
Ketika gedung runtuh dan nyawa warga terancam, mobil siaga itu tidak hadir di lokasi. Padahal saat itu korban masih butuh pertolongan segera — dan justru karena keterlambatan, nyawa dua anak serta satu lansia tak tertolong. Mobil siaga desa itu bukan kendaraan pribadi Kades, bukan hiasan di halaman rumahnya! Itu milik seluruh warga, untuk keselamatan warga — tapi saat nyawa dipertaruhkan, tidak ada yang datang.
Warga mempertanyakan: Di mana letak kepedulian? Di mana tanggung jawab?
Takziah Saja Tak Sempat, Korban Dibiarkan
Duka mendalam menyelimuti keluarga korban, tapi hingga hari audiensi digelar — Kepala Desa Achmad Effendi belum pernah sekalipun datang melayat atau mengunjungi keluarga korban!
“Sampai hari ini Kades tidak datang takziyah ke keluarga korban,” tegas Mamad, kakek dari dua anak yang menjadi korban tragedi gedung Hogwan.
Bagaimana mungkin pemimpin desa tak sekadar berbelasungkawa saat warganya meninggal dunia dalam musibah yang semestinya bisa dicegah? Ini bukan sekadar kelalaian — ini ketidakpedulian yang tak termaafkan.
Warga Tuntut Pertanggungjawaban Penuh
Koordinator warga, Andriyanto, menyampaikan tuntutan tegas dalam audiensi tersebut:
– Evaluasi dan pertanggungjawaban penuh Kepala Desa Dukuhturi atas kelalaian dan ketidaksiapan menghadapi keadaan darurat;
– Transparansi penuh soal pengelolaan, penggunaan, keberadaan, dan pemeliharaan semua aset desa — terutama Mobil Siaga Desa yang diduga lebih sering dipakai untuk kepentingan pribadi Kades;
– Pemeriksaan objektif atas semua dugaan pelanggaran yang disampaikan warga;
– Tindak lanjut tertulis dan nyata atas setiap aspirasi warga.
“Jika tuntutan ini tidak dijawab dengan jelas dan sesuai aturan, kami tidak akan diam — kami akan lapor ke instansi berwenang!” tegas Andriyanto.
Koordinator warga lainnya, Heru Budi Rumanto, menambahkan: “Tragedi ini bukan sekadar musibah. Ini bukti pemerintah desa lalai, tidak siap, dan tidak peduli. Seharusnya mobil siaga ada di lokasi lebih dulu — mungkin saja nyawa mereka masih bisa diselamatkan.”
Penjelasan Kades Tak Membungkam Amarah Warga
Menanggapi tuduhan itu, Kepala Desa Ahmad Effendi meminta maaf dan menyebut kejadian itu bukan kesengajaan. Soal mobil siaga, ia berdalih kendaraan itu sempat bergerak tapi tak bisa masuk lokasi karena jalan ditutup warga — dan korban sudah dibawa warga ke rumah sakit. Penjelasan itu dibenarkan sopir mobil siaga, Musleman.
Tapi penjelasan itu tidak memuaskan warga. Mengapa mobil siaga baru bergerak setelah ada pemberitahuan, bukan sudah bersiaga sejak pertama kali mendengar ada musibah? Mengapa sehari-hari terparkir di rumah Kades, bukan di balai desa atau pos yang mudah diakses? Dan yang paling menyakitkan — mengapa sampai hari ini belum pernah mengunjungi keluarga korban?
Plt Camat Bumiayu, Hendra Pradistyo Busono, hadir dalam audiensi dan mengingatkan bahwa pengunduran diri Kades memiliki mekanisme hukum tersendiri. Namun itu tidak meredakan kemarahan warga.
Audiensi berlangsung sekitar satu setengah jam. Warga keluar dari Balai Desa dengan tekad yang sama: Kalau tidak ada pertanggungjawaban nyata, kami tidak akan berhenti.
Mobil Siaga Desa itu milik warga — bukan milik Kades. Kalau tidak bisa menjaga warga, mundur saja!
(IQbal 049)
