IJI Red. MAMUJU : Polemik proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat memanas. Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM) melontarkan kritik keras terhadap Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Sulawesi Barat dan PT Hutama Karya terkait dugaan penggunaan material yang disebut berasal dari pemasok tanpa izin resmi.
Koordinator Bidang Advokasi FGMM, Moh Fauzan A, mengaku memperoleh penjelasan dari Kepala Satker yang menurutnya menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap sumber material proyek.
“Kepala Satker mengaku tidak dapat menjamin seluruh sumber material proyek telah sesuai SOP. Bahkan disebutkan pengawasan terhadap asal-usul material bukan menjadi kewenangan mereka. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan proyek yang menggunakan dana negara,” ujar Fauzan.
FGMM menilai pernyataan tersebut mencerminkan dugaan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan proyek strategis yang semestinya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya mengkritik Satker, FGMM juga menduga PT Hutama Karya menggunakan material dari perusahaan yang tidak memiliki perizinan resmi. Dugaan tersebut, menurut organisasi mahasiswa itu, harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Meski demikian, FGMM menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan. Namun, mereka menolak apabila proyek tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
Sebagai tindak lanjut, FGMM menyatakan akan mengambil sejumlah langkah, di antaranya melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa secara berkelanjutan, serta mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika dugaan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik, aksi akan terus dilakukan hingga ada evaluasi total terhadap proyek Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat,” tegas Fauzan. (ZUL)
