IJI Red. MAMUJU : Gelombang protes yang menggaungkan berbagai isu nasional kembali menggema di Kabupaten Mamuju. Ratusan mahasiswa, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju dan Kantor Polresta Mamuju pada Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan yang tengah berkembang di berbagai daerah di Indonesia, dengan mengangkat 12 tuntutan nasional yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah. Massa aksi menyoroti berbagai persoalan strategis yang dianggap berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari pemborosan anggaran negara hingga isu penegakan hukum dan demokrasi.
Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menghapus utang lama dan menolak penambahan utang baru, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga BBM dan bahan pokok, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Merah Putih, mencabut UU Polri dan mewujudkan reformasi institusi kepolisian.
Selain itu, demonstran juga menuntut pengembalian TNI ke fungsi pertahanan, pembubaran komando teritorial dan penolakan pembangunan batalion TNI baru, realisasi pendidikan dan kesehatan gratis, pelaksanaan reforma agraria sejati, penolakan tambang LTJ di Sulawesi Barat, serta percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Tidak hanya membawa isu nasional, massa aksi juga mengangkat sejumlah persoalan lokal yang berkaitan dengan penanganan perkara di Polresta Mamuju. Mereka menilai terdapat indikasi pembungkaman terhadap aktivis melalui proses hukum yang dianggap tidak adil.
Tiga tuntutan lokal yang disuarakan yakni pencopotan Kapolresta Mamuju, penuntasan seluruh kasus yang dinilai mandek di Polresta Mamuju, serta penghentian dugaan kriminalisasi terhadap aktivis di Kabupaten Mamuju.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, organisasi Cipayung dan Cipayung Plus, Organda, LSM, hingga pemuda daerah tersebut berlangsung tertib hingga selesai. Meski demikian, sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung di depan Kantor Polresta Mamuju. Situasi tersebut berhasil dikendalikan sehingga aksi tetap berjalan kondusif.
Menariknya, aksi tersebut juga mendapat perhatian dan apresiasi dari salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju yang menyatakan kesiapan untuk mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan massa hingga ke tingkat pusat.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Fergiawan Rai Zacky, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang tetap solid dan konsisten menyuarakan kepentingan rakyat.
“Saya mengapresiasi seluruh massa yang telah membersamai aksi ini. Ternyata masih banyak pemuda hari ini yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Solidaritas yang ditunjukkan juga membuktikan bahwa masyarakat tidak tinggal diam ketika ada dugaan kriminalisasi terhadap aktivis di Mamuju,” ujarnya.
Fergiawan menegaskan bahwa semangat perjuangan yang ditunjukkan dalam aksi tersebut harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan keadilan.
“Spirit dan api perjuangan ini harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Kami juga meminta Polresta Mamuju agar tidak tebang pilih dalam menangani perkara dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis,” tegasnya.
Aksi ini menjadi bukti bahwa ruang demokrasi masih hidup di daerah. Di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang, mahasiswa dan pemuda Mamuju menunjukkan bahwa suara rakyat tetap menjadi kekuatan penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. (ZUL)
